Kenaikan BBM, Pemerintahlah yang Menuai Badai!
Oleh: Dedy Rahmat
MENYESAKKAN DADA, serasa disambar petir, dll. Demikian kira-kira perasaan masyarakat kita saat pemerintah mengumumkan rencana kenaikan BBM. Kanaikkan yang terus berulang kali sejak era reformasi menggolkan Habibie, Gusdur, Megawati, dan terakhir Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, bagaikan hantaman badai gelombang tsunami yang tidak ada hentinya. Sementara Presiden SBY dalam janji-janji politik saat kampanye calon presiden pada 2004 lalu sempat mengumbar janji takkan menaikkan harga BBM. Presiden SBY juga pernah berjanji tidak akan menaikkan harga BBM kembali hingga 2009, dan hingga tulisan ini dibuat, ia nyaris “90 persen” akan mengingkari janji itu (sementara sebelumnya di Era SBY juga sudah ada kenaikan BBM).
Terasa kasar memang jika kita katakan bahwa lip service menjadi bagian gaya politikus dan pemimpin kita. Namun apa mau dikata, demikianlah yang kita alami, dan dengan sangat terpaksa saya katakan, lip service itu memang sudah dari “sononya” menjadi bagian dari budaya politik kita. Ada dua kermungkinan mengapa pernyataan soal janji-janji politik seperti itu bisa dengan mudah terlontar dari pemimpin kita. Pertama, bisa jadi saat melontarkan janji, tidak memiliki basis data yang akurat sehingga dengan mudah janji itu meluncur. Kedua, mungkin saja pernyataan itu meluncur sekedar upaya mencapai kekuasaan semata, untuk menebar simpati rakyat (walaupun bisa saja sebenarnya dia mengetahui bahwa menstabilkan harga BBM dalam negeri itu tidak mungkin).
Jika kita runut masalahnya, sebenarnya bisa disebut kompleks atau tidak. Tergantung dari mana sudut pandang kita. Jika kita melihat dari politik internasional, keadaan ini sangat mungkin diciptakan sebagai bagian dari penekanan negara-negara penguasa dunia kepada negara-negara berkembang, untuk meneyamakan persepsi mengenai ideologi neoliberalisme yang juga kita kenal dengan gaya kapitalisme. Kapitalisme akan menumbangkan siapa saja yang tidak bermodal, dan akan semakin memperkuat akar-akar kehidupan sosial ekonomi di tingkat masyarakat bermodal. Jadi dalam konteks ini, kapitalisme akan menumbangkan pasal 33 UUD Dasar 1945 yang menegaskan bahwa:
”… (2) Cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional…”
Dari pasal di atas jelas sudah jika paham neoliberalisme dan kapitalisme itu bertentangan dengan undang-undang dasar kita. Sementara kita memaksakan diri bergaya kapitalisme, dengan memprivatisasi sektor publik. Seperti halnya Pertamina. Subsidi BBM yang dulu diterima Pertamina dari pemerintah perlahan namun pasti terus dikurangi, dengan alasan “menyesuaikan dengan harga dunia”. Padahal, harga dunia itu tidak relevan dengan kondisi perekonomian masyarakat kita. Pendapatan perkapita masyarakat Indonesia pada 2007 saja sebesar 17,9 juta per tahun (sumber: BPS Nasional). Sementara pendapatan per kapita masyarakat Amerika Serikat saja pada tahun 2007 adalah 41.890 dolar AS atau setara dengan 394.184.900 rupiah. Dari gambaran ini saja sudah sangat jelas; seharusnya tidak mungkin kita menyetarakan harga BBM dunia ke dalam negeri. Ketimpangan ekonomi saja sudah menunjukkan kalau keadaan di dunia tidak bisa dipukul rata.
Jadi apa sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah? Sudah barang tentu subsidi BBM itu seharusnya tetap dilakukan. Bukan dipangkas dengan alasan alih subsidi ke sektor lain, mengikuti harga dunia karena pengolahan minyak mentah pun menjadi mahal, dll. Intinya, subsidi BBM itu adalah suatu yang wajar hingga ekonomi masyarakat kita pulih. Jika stabilitas ekonomi sudah terjadi, ya sudah barang tentu tidak ada masalah dengan penghapusan subsidi, kasarnya 100 persen pun tidak jadi masalah.
BBM yang naik perlahan secara bertahap saja sudah membuat usaha ekonomi kita ketar-ketir. Jangankan perusahaan-perusahaan besar, yang diikuti dengan PHK besar-besaran, di tingkat mikro pun banyak usaha yang bangkrut karena kebijakan kenaikkan BBM dengan “berjuta” alasan dari pemerintah.
Intinya, solusi dari permasalahan ini sebenarnya sangat sederhana. Tempatkan subsidi BBM sebagai prioritas dalam rangka stabilisasi sosial-ekonomi. Jangan paksakan diri menjadi negara kapitalis. Kita ini masih dalam tataran negara berbasis subsidi, dan itu bukanlah suatu hal yang salah, bahkan sangat wajar, wong kita ini kan masih “miskin”, jadi tetapkanlah kebijakan yang sesuai dengan kondisi. Dan bagi elit politik yang masih senang bermain-main dengan kepentingan politik dalam kaitan kenaikkan BBM, sebaiknya mengundurkan diri atau jika masih “tidak tahu malu” didepak dengan sangat tidak hormat!
Tinggalkan Balasan